Pada tanggal 27 Desember 2024, Pemerintah Desa (Pekon) mengadakan Musyawarah Desa yang membahas dua agenda penting, yaitu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) untuk tahun anggaran 2025, serta penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat dan pejabat terkait yang sangat berperan dalam keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
Hadir dalam musyawarah tersebut Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BHP), Bidan Desa, Guru PAUD, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, Pendamping Desa, TP. PKK, serta aparat pekon. Selain itu, para calon KPM BLT juga turut hadir untuk menerima informasi mengenai proses seleksi dan penetapan penerima bantuan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang terdampak kondisi ekonomi yang sulit.
Musyawarah ini berlangsung dengan penuh antusiasme dan diskusi yang konstruktif, di mana setiap pihak dapat memberikan masukan yang berharga mengenai prioritas alokasi anggaran, program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, serta mekanisme penyaluran BLT untuk memastikan bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Dalam penetapan APBPekon, disepakati bahwa anggaran akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta program pemberdayaan masyarakat lainnya. Sementara itu, terkait dengan penetapan calon KPM BLT, seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria kesejahteraan ekonomi dan kebutuhan mendesak warga yang berhak menerima bantuan tersebut.
Acara ini menunjukkan semangat kebersamaan dan komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan program pembangunan desa yang pro-rakyat. Para tokoh masyarakat yang hadir memberikan dukungan penuh terhadap keputusan yang diambil, dengan harapan agar seluruh kebijakan yang disusun dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan warga pekon.
Musyawarah desa ini juga diharapkan menjadi salah satu upaya untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antar pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
